Honorer K2 Masih Bergolak
BANDA ACEH - Tenaga honorer kategori 2 (K2) yang tak lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2013 masih bergolak memprotes berbagai dugaan ketidakberesan dalam penentuan kelulusan. Mereka menilai Menpan tidak konsisten karena sebelumnya pernah berjanji kelulusan CPNS K2 diutamakan usia dan masa kerja. “Faktanya, yang lulus banyak usia muda yang masa kerja baru beberapa tahun,” teriak seorang honorer yang berdemo ke Kantor Bupati Abdya, Senin (24/2).
Hampir sepanjang hari kemarin tercatat paling tidak sembilan kabupaten/kota di Aceh yang terjadi aksi demo tenaga honorer K2, yaitu Gayo Lues (Galus), Abdya, Aceh Timur, Pidie Jaya, Sabang, Pidie, Simeulue, Aceh Utara, dan Aceh Selatan.
Di Blangkejeran, puluhan tenaga honorer K2 mendatangi Kantor Bupati Galus dan perwakilan mereka sebanyak lima orang diterima Sekdakab Galus, Drs Abubakar Djasbi.
Tak cukup ke kantor bupati, mereka juga menyerbu ke Kantor Badan kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Galus. Mereka mempertanyakan mengapa tak kunjung diangkat menjadi CPNS padahal mereka sudah mengabdi sekian tahun untuk daerah. “Hampir separuh tenaga honorer K2 di Galus tidak lulus. Yang lulus malah mereka-mereka yang baru mengabdi,” kata Koordinator Aksi, Helmi Adi.
Kepala BKPP Galus, Sabri SPd kepada Serambi mengatakan, jumlah honorer K2 Galus diusulkan 442 orang, sedangkan yang baru diangkat dan lulus 174 orang. Sisanya 286 orang lagi diminta untuk kembali melengkapi berkas.
Di Abdya, honorer K2 yang tak lulus seleksi CPNS juga berdelegasi ke Kantor Bupati Abdya diterima Bupati Jufri Hasanuddin. Di hadapan Bupati Jufri Hasanuddin, perwakilan honorer K2 menyatakan kecewa karena Menpan dan RB, Azwar Abubakar tidak menepati janji sebagaimana disampaikan melalui media, bahwa kelulusan CPNS honorer K2 diutamakan usia dan masa kerja. “Kenyataannya, banyak yang lulus usia muda dan masa kerja baru beberapa tahun, sementara yang sudah mengabdi 10 tahun atau lebih, tidak lulus,” kata Alidar, guru honor di SD Blang Dalam, Babahrot. Kekecewaan juga disampaikan Muhammad Ali, pesuruh di Kantor Disduk dan Capil Abdya.
Bupati Jufri Hasanuddin didampingi Sekda Ramli Bahar, Asisten Administrasi Umum Bustamam dan Kepala BKPP Drs Yafrizal menyatakan bisa memaklumi kecewaan para honorer K2 setelah mengetahui tak lulus CPNS berdasarkan pengumuman Panitia Seleksi Nasional jalur honorer melalui website, Selasa (18/2) malam. Dari 426 honorer K2 Abdya yang mengikuti seleksi CPNS 2013, 178 dinyatakan lulus.
Kekecewaan juga diluapkan honorer K2 Aceh Timur ketika berdelegasi ke Kantor Bupati dan Kantor BKPP Aceh Timur, Senin kemarin. Di hadapan Kepala BKPP Aceh Timur, Najmuddin, para honorer K2 menyatakan, “Kami sudah mengabdi 10 tahun lebih, namun kami tidak lulus CPNS sebagaimana pengumuman kelulusan di internet beberapa hari lalu.”
Menurut Najmuddin, Bupati Aceh Timur Hasbalah M Thaib akan mengumpulkan kembali data tenaga honorer yang tidak lulus itu untuk kembali dibawa ke Menpan di Jakarta.
Aksi demo juga dilancarkan 301 tenaga honorer yang sudah mengabdi sejak 2005 di Pidie Jaya namun tidak lulus. Di hadapan Bupati Pidie Jaya, H Aiyub Abbas, koordinator aksi Salamun SPd mempertanyakan kenapa honorer K2 2008 lulus padahal berdasarkan PP Nomor 52 Tahun 2012, honorer yang layak lulus terhitung Januari 2005. Mereka juga mendesak agar mereka yang lulus tanpa bukti otentik diproses secara hukum dan bupati harus memprioritaskan tenaga honorer K2 dalam tes formasi umum dan semua honorer K2 yang tidak lulus agar dapat dikontrak oleh daerah.
Bupati Pidie Jaya, Aiyub Abbas didampingi Wakil Bupati Said Mulyadi di hadapan lima perwakilan honorer K2 mengatakan, kelulusan bagi 124 CPNS jalur honorer K2 buklanlah harga mati akan tetapi perlu dilakukan verifikasi kembali pemberkasannya. “Dengan cara itu akan diketahui murni atau bodong. Jika bodong maka akan berhadapan dengan hukum. Pemkab tetap berkomitmen membantu agar semua honorer K2 dapat diangkat menjadi PNS namun karena aturan kepegawaian diatur oleh pemerintah pusat, maka kita hanya sebatas mengajukan,” kata Said Mulyadi.
Puluhan tenaga honorer K2 di Sabang yang tak lulus seleksi CPNS mendatangi Kantor BKPP dan DPRK Sabang, Senin kemarin. Mereka meminta pengumuman kelulusan ditinjau ulang karena banyak kejanggalan dalam pelaksanaannya.
Eva didampingi rekan-rekan senasibnya menyatakan sangat kecewa dengan BKPP. Sebab, banyak peserta tes yang tidak prosedural, ternyata lulus. Sedangkan menurut Kepala BKPP Kota Sabang, Aidil Fitri, pengumuman hasil seleksi melalui internet sudah final, meski hasil pengumuman tersebut belum diterima oleh Pemko Sabang.
Dari BKPP, tenaga honorer berdelegasi ke DPRK diterima Wakil Ketua DPRK Sabang Indra Nasution bersama Syiamuddin (anggota Komisi D), dan Sekwan Ir Saifullah. Kepada pihak DPRK, mereka berharap untuk mencari solusi agar mereka tetap diterima sebagai PNS dan mendesak pengumuman kelulusan ditinjau ulang.
“Aspirasi sudah kami terima. Kami segera menindaklanjuti aspirasi itu dengan memanggil pihak terkait untuk mempertanayakan kenapa dan apa sebab 64 tenaga honorer tersebut tidak lulus seleksi CPNS. Jika ada keganjilan atau ketidak wajaran dalam seleksi penerimaan CPNS, maka kita akan bentuk pansus,” kata Indra Nasution.
Demo honorer K2 yang tidak lulus seleksi CPNS juga terjadi di BKPP dan DPRK Aceh Utara di Kota Lhokseumawe, Senin (24/2). Penyebabnya sama saja, yaitu banyak honorer K2 yang sudah lama mengabdi, tapi tidak lulus CPNS berdasarkan pengumumam Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), baru-baru ini.
Menurut informasi, dari sekitar 250 honorer K1 yang mengikuti seleksi K2, masih ada 105 orang yang tidak lulus. “Padahal sebelumnya disebutkan kami akan akan diprioritas,” kata Rohana, seorang honorer asal Kecamatan Dewantara.
Mereka juga mempertanyakan kenapa ada 24 honorer yang telah lulus di K1, juga lulus ketika mengikuti K2. Kemudian juga banyak yang lulus yang mulai honor pada 2010, sedangkan yang sudah lama jadi honorer tidak lulus.
Kepala BKPP Aceh Utara, Syarifuddin mengatakan telah menampung semua aspirasi honorer dan berjanji akan disampaikan ke pimpinan untuk dapat diperjuangkan kembali. “Yang berhak meluluskan honorer ini di pusat, bukan di BKPP, kami hanya menerima berkas dan mengirimkan ke pusat. Saya juga tidak tahu kenapa ada 42 honorer K1 yang telah lulus sebelumnya juga lulus pada K2,” kata Syarifuddin.
Protes atas berbagai indikasi kecurangan dalam proses kelulusan honorer K2 juga disuarakan oleh honorer Pidie, Aceh Selatan, Simeulue, dan Nagan Raya.
Di Pidie, misalnya, seorang honorer yang sudah mengabdi sejak 2002 (dalam masa konflik) tidak lulus sedangkan yang baru masuk 2010 justru lulus.
Keluhan serupa juga disampaikan honorer K2 di Simeulue ketika berdelegasi ke DPRK setempat, Senin kemarin. “Ada indikasi permainan dalam proses kelulusan honorer K2 dari Simeulue. Dewan harus menindaklanjuti masalah ini,” kata seorang sumber honorer.
Tuntutan agar dugaan permainan dalam proses pengusulan dan kelulusan honorer K2 juga disampaikan honorer K2 di Aceh Selatan. “Jangan bunuh harapan dan masa depan kami wahai pemimpin. Jangan lulus karena uang,” teriak demonstran ketika berada di DPRK Aceh Selatan.
Sementara itu Kepala BKPP Nagan Raya, Bustamam Jakfar menganggap kelulusan honorer K2 sebagaimana sudah tersiar di internet sebagai sesuatu yang belum resmi dan belum pasti. “Bagaimana kita mau menetapkan status kelulusan honorer K2 ini, sementara berkas pengumumannya saja belum kita terima,” kata Bustamam menjawab Serambi, Senin (24/2).
Terkait adanya laporan yang menyatakan adanya sejumlah nama tenaga honorer yang lulus tetapi tak pernah bertugas atau bekerja mulai tahun 2012, Bustamam mengaku belum tahu. Secara terpisah, Sekda Nagan Raya, HT Zamzami TS belum bisa memberikan jawaban terkait kelulusan tenaga honorer K2 di wilayahnya karena belum menerima secara resmi pengumuman dari Kementerian PAN dan RB.(c40/nun/na/c43/az/naz/c48/jf/tz/edi)
