Tugas dan Fungsi Balai Wilayah Sungai

TUGAS DAN FUNGSI

 

BALAI WILAYAH SUNGAI

 

 

 

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 05/PRT/M/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 20/PRT/M/2016 TENTANG ORGANISASI DAN

TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

 

Balai Wilayah Sungai
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tipologi

 

Pasal    62
(1)    Balai Wilayah Sungai  berada di bawah  dan   bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
(2)    Balai Wilayah Sungai dipimpin oleh seorang Kepala.


Pasal    63
Balai Wilayah Sungai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta pengelolaan drainase utama perkotaan.

Pasal    64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Balai  Wilayah Sungai menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana  pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
2. penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai; 
3. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan atau penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
4. penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis, desain, dan pengembangan sumber daya air; 
5. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta penetapan pemenang selaku unit layanan pengadaan;
6. pelaksanaan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
7. pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai; 
8. pengelolaan drainase utama perkotaan; 
9. pengelolaan sistem hidrologi;
10. pengelolaan sistem informasi sumber daya air;
11. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai;
12. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota;
13. penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
14. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air; 
15. fasilitasi kegiatan tim koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai; 
16. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;  
17. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku unit akuntansi wilayah;
18. pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
19. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai serta komunikasi publik;
20. penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai; dan 
21. menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air  dan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air.

 

Pasal    67

1. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, dan tatalaksana, pelaksanaan pembinaan pegawai serta pelaksanaan fasilitasi kegiatan reformasi birokrasi di Balai, penyusunan rencana dan pengelolaan urusan kas dan perbendaharaan, administrasi dan akuntansi keuangan, koordinasi sistem penyelenggaraan intern pemerintah di Balai, administrasi dan fasilitasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat, pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air, urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga serta pelaksanaan komunikasi publik dan hukum, melakukan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, pengamanan fisik barang milik negara, pengelolaan kekayaan negara lainnya, serta koordinasi kegiatan terkait pengadaan lahan.

2. Seksi Perencanaan Umum dan Program melakukan penyiapan bahan penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan sumber daya air, program jangka menengah pengelolaan sumber daya air, analisis dan evaluasi kelayakan program, dan pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air, serta fasilitasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai , analisa kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran, analisis mengenai dampak lingkungan, fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum, serta penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai.

3. Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, serta fasilitasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, fasilitasi infrastruktur daerah, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang sungai, pantai, drainase utama perkotaan, irigasi, rawa, dan tambak, air tanah dan air baku, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, serta konservasi tampungan air, sungai dan pantai, serta air tanah dan air baku.

4. Seksi Operasi dan Pemeliharaan melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, fasilitasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini, koordinasi pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air serta penyelenggaraan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana serta fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan.

---