Integrasi Sistem Informasi, Kementerian PUPR Permudah Kecepatan Layanan Publik
Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Sekretariat Jenderal terus berupaya meningkatkan kepuasan layanan administrasi, integrasi sistem informasi dan peningkatan kesehatan organisasi. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PUPR.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan, peningkatan kepuasan layanan administrasi diupayakan melalui peningkatan kinerja layanan dari 7 Biro dan 3 Pusat yang berada dalam Sekretariat Jenderal. Sementara, peningkatan kesehatan organisasi dilakukan melalui peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PUPR, peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan peningkatan nilai SAKIP Kementerian PUPR.
“Integrasi sistem informasi dilakukan dalam rangka transformasi layanan digital untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), di antaranya layanan perizinan, perumahan, dan data/ informasi,” jelas Zainal Fatah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Rencana Alokasi Anggaran pada TA 2024 bersama Komisi V DPR RI, Kamis (8/6).
Zainal Fatah menambahkan, untuk meningkatkan kualitas, memberikan kemudahan dan kecepatan layanan, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR melakukan transformasi di bidang pelayanan publik dengan pemanfaatan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
“Kementerian PUPR memiliki Pelayanan Publik Terpadu untuk kemudahan dan kecepatan layanan publik, serta beberapa sistem terintegrasi seperti e-Pusaka, Bravo-PUPR, Portal Perizinan Bidang PUPR, dan e-Keuangan,” jelas Zainal Fatah.
Kementerian PUPR saat ini juga sedang mengembangkan aplikasi ASPIRASI DPR yang dapat menampung aspirasi anggota DPR-RI secara online. Serta, pengembangan portal data spasial infrastruktur PUPR dan IKN yang dapat diakses melalui platform SIGI (Sistem Informasi Geospasial Infrastruktur), dan portal data bencana yang dapat diakses melalui platform SITABA (Sistem Informasi Bencana).
Terkait capaian realisasi keuangan pada TA 2023, Zainal Fatah menerangkan Pagu Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR sebesar Rp586,88 M dengan realiasi keuangan sampai dengan awal Juni 2023 sebesar Rp177,88 M (30,31%) dan fisik sebesar 32,38%. Angka tersebut lebih tinggi dari periode yang sama pada tahun 2022 sebesar 30,21%.
“Pada TA 2024 Pagu Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR ditetapkan sebesar Rp568,73 M. Dan dialokasikan untuk Pagu Belanja Pegawai sebesar Rp91,52 M (16,09%), Belanja Barang sebesar Rp195,66 M (34,40%), dan Belanja Modal sebesar Rp281,55 M (49,50%),” terang Zainal Fatah.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw selaku pimpinan rapat mengimbau, agar dalam proses penyusunan pagu anggaran, Kementerian PUPR dapat mengakomodir saran dan masukan dari DPR RI.
“Dalam pelaksanaan, perlu adanya peningkatan koordinasi dan pengawasan internal untuk meminimalisir temuan dan permasalahan. Serta peningkatan kualitas SDM dan keterpaduan pembangunan infrastruktur,” tandas Roberth. (May)
