Kementerian PU Raker Komisi V DPR RI Evaluasi APBN 2025, Serapan Tinggi Berlanjut 2026
Jakarta, 4/2 — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggelar Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2025 dan Program Kerja TA 2026 di Jakarta pada Rabu (4/2). Rapat tersebut dihadiri Menteri PU Dody Hanggodo beserta jajaran pimpinan tinggi kementerian. Pertemuan berlangsung sebagai forum akuntabilitas dan penguatan sinergi pembangunan infrastruktur nasional. Selain evaluasi kinerja, rapat juga membahas arah kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Komisi V DPR RI memberikan perhatian khusus terhadap efektivitas penggunaan anggaran dan capaian program prioritas.
Dalam pemaparannya, Menteri PU menyampaikan realisasi penyerapan anggaran TA 2025 mencapai 95,23% dari pagu efektif sebesar Rp112,13 triliun. Angka tersebut meningkat 1,43% dibandingkan realisasi tahun 2024 yang sebesar 93,80%. Capaian ini mencerminkan upaya optimal dalam menjaga kualitas pelaksanaan program dan percepatan pembangunan. Penyerapan anggaran difokuskan pada proyek infrastruktur strategis dan layanan dasar masyarakat. Kinerja tersebut juga menunjukkan penguatan tata kelola anggaran yang semakin akuntabel.
Sepanjang TA 2025, Kementerian PU tetap menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan di tengah berbagai dinamika pembangunan. Dukungan terhadap Instruksi Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu fokus utama dalam implementasi program. Selain itu, kementerian turut menangani berbagai bencana di sejumlah wilayah melalui upaya tanggap darurat dan pemulihan infrastruktur. Program pembangunan tetap berjalan dengan prinsip efisiensi dan ketepatan sasaran. Sinergi lintas sektor terus diperkuat agar capaian output infrastruktur tetap optimal.
Untuk Tahun Anggaran 2026, pagu alokasi anggaran Kementerian PU ditetapkan sebesar Rp118,50 triliun. Anggaran tersebut diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang mendorong konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penguatan ketahanan pangan dan air menjadi prioritas strategis nasional. Pembangunan infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, serta pengendalian banjir juga terus dilanjutkan. Seluruh program dirancang selaras dengan kebijakan prioritas Presiden secara efektif dan efisien.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memastikan keberhasilan pembangunan infrastruktur nasional. Ia menyampaikan, “Seluruh capaian merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, serta seluruh pemangku kepentingan. Kementerian PU berkomitmen memastikan setiap rupiah anggaran infrastruktur memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.” Kementerian PU akan terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelaksanaan program. Evaluasi berkala dilakukan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan nasional. Melalui kolaborasi yang kuat, pembangunan infrastruktur diharapkan semakin berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.
