Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Realisasi Anggaran Kementerian PUPR TA 2023 Capai 57,5% Per Oktober
Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono didampingi para Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian PUPR, menyampaikan realisasi capaian anggaran TA 2023 dan rencana program kerja TA 2024 pada Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (20/11/2023).
Menteri Basuki mengatakan, per 31 Oktober 2023, realisasi anggaran Kementerian PUPR TA 2023 mencapai Rp94,50 T atau sebesar 57,5% dari pagu anggaran, dengan realisasi capaian fisik 60%. Nilai tersebut lebih tinggi dari realisasi anggaran di bulan yang sama pada TA 2022 yaitu sebesar 52,3%.
“Pagu awal Kementerian PUPR TA 2023 sebesar Rp125,22T, kemudian mengalami penambahan menjadi Rp164,39T. Dan hingga tanggal 17 November 2023, realisasi keuangannya sebesar Rp109,33 T (63,9%) dengan progres fisik sebesar 67,8%,” kata Menteri Basuki.
Kementerian PUPR juga melaksanakan dukungan terhadap infrastruktur di IKN pada 2020 – 2024 sebesar Rp60,99 T (85 paket pekerjaan). Dengan Progres fisik hingga 1 November 2023 sebesar 22,2%. Sementara untuk anggaran pada TA 2023 yang dialokasikan pada dukungan infrastruktur dasar IKN sebesar Rp25,32 T.
“Untuk Batch 1 (Tahun 2020 – Maret 2023) anggarannya sebesar Rp24,53T untuk 40 paket pekerjaan dengan progres 53,3%. Sementara, untuk Batch 2 (setelah Maret 2023), anggarannya sebesar Rp36,46T untuk 45 paket pekerjaan dengan progress sebesar 1,3%” jelas Menteri Basuki.
Di samping pelaksanaan pembangunan IKN, dilaksanakan juga Program Padat Karya TA 2023 sebesar Rp15,18 T untuk 723 ribu orang tenaga kerja, dengan progres serapan anggaran sebesar Rp11,85 T (78%) dan serapan tenaga kerja sebanyak 539.720 orang (74,6%). Serta, pelaksanaan Inpres No. 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah (IJD) dengan alokasi anggaran sebesar Rp14,65 T yang telah dilaksanakan sejak bulan Juli 2023, dengan progres fisik hingga saat ini sebesar 41,5%.
Menteri Basuki juga menyampaikan, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, fokus program pada tahun 2024 secara garis besar adalah penyelesaian seluruh pekerjaan konstruksi tuntas, kecuali beberapa paket pembangunan infrastruktur MYC yang baru dimulai pada Desember 2023. Serta pelaksanaan Program OPOR (Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi dan Rehabilitasi.
“Selain itu, program tahun 2024 akan fokus pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang menjadi Direktif Presiden seperti pasar, sekolah, dan rusun. Serta kegiatan instruksi presiden seperti Inpres Jalan Daerah yang telah terlaksana, dan Inpres Air Minum dan Sanitasi yang saat ini tengah kita siapkan bersama Bappenas,” tambah Menteri Basuki.
Adapun Pagu Alokasi Anggaran Kementerian PUPR TA 2024 yang telah ditetapkan sebesar Rp147,37 T. Serta rencana dukungan infrastruktur dasar IKN pada TA 2024 dialokasikan sebesar Rp35,45 T, rencana alokasi untuk program padat karya TA 2024 sebesar Rp7,11 T dan rencana alokasi anggaran untuk IJD TA 2024 sebesar Rp15 T.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengapresiasi Kementerian PUPR atas capaian realisasi anggaran yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Namun, juga mengimbau penyelesaian pekerjaan agar tepat waktu dan sasaran. “Kementerian PUPR juga perlu meningkatkan kinerja penyerapan anggaran agar realisasinya sesuai dengan target yang ditetapkan. Dan menindaklanjuti temuan yang diperoleh saat kunjungan kerja atau audiensi dengan masyarakat,” jelas Lasarus. (May)
